KURSOR NAGA

KURSOR

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah


Gubernur  dan Wakil Gubernur
H. GANJAR PRANOWO, SH    Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si


 




AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah meliputi seluruh aspek yang terkait dengan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kewenangan yang diamanatkan Pemerintah. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, mewujudkannya dengan tindakan, adanya peraturan yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan social antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan dan professional.

Untuk perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam  memenuhi kebutuhan tersebut perlu adanya dukungan suatu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, aplikasi tersebut adalah SIPKD yang merupakan piranti pendukung dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi (aplikasi berbasis web/web base application).

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SIPKD DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah Menjadi Salah Satu dari Lima Daerah Basis Uji Coba Aplikasi atau Daerah Basis Pengamatan implementasi SIPKD, sebagai Dasar pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD di Prov. Jateng adalah sebagai berikut :

·   SE MENDAGRI No.SE.900/122/BAKD Tgl. 13 Pebruari 2008 Perihal Petunjuk Teknis Pelaks Pengemb Implem SIPKD & Reg SIKD;

·     SE MENDAGRI No.SE.900/806/BAKD Tgl. 24 Nop 2008 Perihal Percepatan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD;

JENJANG PERKEMBANGAN APLIKASI SIPKD

·  Uji coba aplikasi Versi Alpha dimulai sejak Tgl. 4 Maret 2008

· Uji coba aplikasi Versi Beta dimulai sejak Tgl. 26 Agustus 2008

· Uji coba aplikasi Versi Release dimulai sejak Tgl. 14 April 2009

· Up-grade aplikasi Versi R-3 dimulai sejak Tgl. 29 Desember 2009

· Up-grade aplikasi Versi R-4 dimulai sejak Tgl. 20 April 2010

· Up-grade aplikasi Versi R-5 dimulai sejak Tgl. 01 Januari 2013

· Up-grade aplikasi Versi R-6 Akrual Basis dimulai sejak Tgl. 12 April 2014

APLIKASI SIPKD TERDIRI DARI

· APLIKASI CORE SYSTEM

Substansi SIPKD Meliputi
Modul Perencanaan, Modul Penatausahaan, dan Akuntansi Modul Penganggaran

· APLIKASI NON CORE SYSTEM

  Merupakan aplikasi Hutang, Piutang, Pengelolaan Aset dan Sistem
  Penggajian.

· APLIKASI SIE DAN PORTAL SIKD

Merupakan Sistem Informasi Eksekutif dan Portal Sistem informasi
Keuangan Daerah.

MANFAAT SIPKD


·  Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan SIPKD akan terbantu dalam penguatan implementasi regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah;

· Bagi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Dalam Negeri, akan terbantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap Pemerintah daerah, dalam bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;

·  Bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, akan     terbantu dalam pengumpulan data dan informasi keuangan daerah secara elektronik, utamanya yang terkait dengan kebijakan sinkronisasi keuangan negara dan keuangan daerah;

·   Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan terbentuknya database SIPKD yang standard dan terstruktur, akan memudahkan dan mempercepat proses audit keuangan daerah.

SIEVA

Perangkat Lunak SIEVA Alat Evaluasi Rancangan APBD oleh Pemerintah Provinsi dan Alat Penilaian Sendiri Rancangan APBD oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

KOMANDAN

Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional adalah system yang mengelola mekanisme pengiriman data elektronik yang berisi Informasi Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam rangka pelaksanaan system informasi keuangan daerah (SIKD) secara nasional. www.djpk.depkeu.go.id

JAMINAN PEMELIHARAAN SIPKD & REG SIKD

Masa kontrak SIPKD dan Reg SIKD antara PT. Inacon Luhur Pertiwi joint
venture dengan PT. Usadi Sistemindo Intermatika dengan DJPK Kemendagri
tgl 19 Oktober 2010 dan dilanjutkan masa pemeliharaan aplikasi selama 5
(lima) tahun sejak tanggal 20 Oktober 2010 s/d 19 Oktober 2015.

Seputar Kota Metropolitan
Semarang



Patra Jasa Hotel Semarang, Best Western Star HotelBest Western Star Hotel & Star Apartment Semarang, apartemen_mutiara_garden_mock_upMutiara Garden Apartment Semarang, apartemen warhol residenceApartment Warhol Residence Semarang,rs tlogorejoRS Tlogorejo Semarang, ciputrasemaranghotelCiputra Hotel Semarang,crown plaza hotelCrown Plaza Hotel Semarang,pandanaran2Pandanaran Hotel Semarang,gumayaGumaya Tower Hotel Semarang,java mall hotelJava Mall Hotel Semarang, novotel hotelNovotel Hotel Semarang,ibis-hotel-semarangIbis Hotel Semarang,grand_candi_hotelGrand Candi Hotel Semarang,hotel santikaSantika Hotel Semarang,amarissmgAmaris Hotel Semarang,dafam hotelDafam Hotel Semarang,whiz hotelWhiz Hotel Semarang,quest hotelHotel Quest Semarang,holiday inn hotelHoliday Inn Hotel Semarang,menara suara merdekaMenara Suara Merdeka Semarang,horisonHorison Hotel Semarang,fly over kalibantengFly Over Semarang,tolsemarangsolo2Proyek pembangunan jalan tol Semarang – Solomasjid agungMasjid Agung Jawa Tengah Semarangkantor-gubernur-jawa-tengahKantor Gubernur Jawa Tengah



DAERAH YANG PERNAH BERKUNJUNG STUDI BANDING
KE SIPKD SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH




INFORMASI TRANSPARANSI KEU

INFORMASI TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. PERDA 2014 Downloaddownload
2. Ringkasan DPA-PPKD 2014 Downloaddownload
3. Ringkasan DPA-SKPD 2014 Downloaddownload
4. Perda tentang APBD 2013 Downloaddownload
5. DPA Perubahan 2013 Downloaddownload
6. Ringkasan DPA-PPKD 2013 Downloaddownload
7. Ringkasan DPA-SKPD (1) Downloaddownload
8. Ringkasan DPA-SKPD (2) Downloaddownload
9. ARUS KAS 2012 (1) Downloaddownload
10. ARUS KAS 2012 (2) Downloaddownload
11. LRA 2012 (1) Downloaddownload
12. LRA 2012 (2) Downloaddownload
13. LRA PER URUSAN SKPD 2012 Downloaddownload
14. NERACA 2012 (1) Downloaddownload
15. NERACA 2012 (2) Downloaddownload
16. OPINI BPK (1) Downloaddownload
17. OPINI BPK (2) Downloaddownload

 

KASDA

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan Keuangan Daerah yang merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Adapun Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang strategis diantaranya sebagai berikut :

1. Membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
2. Membantu Gubernur dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Menghimpun, mengolah dan menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

SOSIAL MEDIA

WELCOME

gambaran umum

jateng

jateng

visi pembangunan

visi pembangunan

misi 1

misi 1

misi 2

misi 2

misi 3

misi 3

misi 4

misi 4

misi 5

misi 5

misi 6

misi 6

misi 7

misi 7

IKLAN ANDA

Keunggulan Aplikasi Berbasis WEB

Sebagai aplikasi yang berbasis web e-doc dapat berjalan disemua platform/sistem operasi yang memiliki fasilitas Grafis/GUI (Graphical User Interfaces) dan terhubung secara on-line dengan komputer server.

Aplikasi berbasis web mempunyai fitur dan desain grafis yang sangat mengagumkan apalagi didukung dengan sistem keamanan database yang sangat baik menjadikan aplikasi berbasis web menjadi primadona pemrograman dalam dunia maya ini.

Perancangan Sistem

Aplikasi e-doc terdiri dari :

· Input dokumen surat masuk

· Input data disposisi surat masuk

· Pembentukan database surat masuk

· Pembentukan database disposisi surat

· Sistem pelacakan surat yang canggih

· Sistem pelaporan surat masuk

· mencetak kartu surat masuk

· updating database surat masuk

· updating database disposisi surat masuk

Senin, 01 Agustus 2011

SETDA PROV. JATENG




created by gtwidodo@2009-Biro Keuangan Setda Prov. Jateng